Kementerian PU Digeledah, Menteri Dody Jamin Transparansi Anggaran

Meritagehighlands.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penggunaan anggaran di Kementerian PU berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pernyataan ini muncul setelah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terkait dugaan kasus korupsi proyek-proyek yang dianggarkan untuk tahun 2023-2024.

Penggeledahan dilakukan pada Kamis, 9 April 2026, dan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi di beberapa proyek. Tim Kejati DKI Jakarta menggeledah dua ruangan di kantor Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Dody menjelaskan bahwa kementeriannya telah mengimplementasikan sistem perangkat lunak untuk memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di setiap proyek. Sistem tersebut terus diperbarui untuk memastikan akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat.

“Harapannya, tidak hanya akuntabilitas dan integritas yang terjaga, tetapi juga efektivitas dan kebermanfaatan bagi publik,” ungkap Dody saat konferensi pers di kantor Kementerian PU pada Jumat, 10 April 2026.

Dody juga menekankan bahwa manajemen anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar setiap rupiah yang digunakan untuk proyek-proyek harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. “Selalu ditekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat 10 hingga 20 kali lipat terhadap masyarakat,” tambahnya.

Kejati DKI Jakarta berkomitmen untuk mengusut dugaan korupsi tersebut dan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Penggeledahan ini menjadi perhatian publik, seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan integritas di setiap sektor, termasuk pembangunan infrastruktur.