Mendagri Jelaskan Masalah Pembangunan Hunian Korban Bencana Sumatera

Meritagehighlands.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera. Dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin (23/3), Tito menjelaskan bahwa lambatnya pendataan oleh pemerintah daerah menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan tersebut.

Tito menekankan pentingnya data yang akurat mengenai kerusakan rumah warga agar pelaksanaan pembangunan hunian dapat dilakukan secara efektif. Dia mengingatkan bahwa pemda perlu turun langsung untuk mendata warga yang kehilangan tempat tinggal dan bertanya tentang preferensi mereka, apakah ingin membangun sendiri, menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau direlokasi ke tempat baru.

Saat ini, pendataan di 52 kabupaten dan kota di Sumatera mengalami keterlambatan, dan Tito mengimbau para kepala daerah untuk membentuk satuan tugas yang khusus bertanggung jawab mempercepat proses ini. Menurutnya, kejelasan pilihan dari warga sangat penting untuk menghindari perubahan keputusan yang dapat memperlambat pembangunan.

Setelah pendataan rampung, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Tito juga menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap akan ditangani oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di sisi lain, Tito mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi yang tinggal di tenda telah berkurang drastis, dari 2,1 juta jiwa menjadi sekitar 173 jiwa. Pemerintah juga menyediakan dua alternatif bantuan bagi warga terdampak, yaitu hunian sementara atau dana tunggu hunian, untuk mendukung mereka selama proses pemindahan dan pembangunan.