Fraksi Golkar Usulkan 20% APBN untuk Dana Pendidikan Pesantren

Meritagehighlands.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, menyatakan pentingnya alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk lembaga pendidikan pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bertujuan untuk memastikan pesantren mendapatkan hak pendanaan yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

Sarmuji menegaskan bahwa pendidikan keagamaan, terutama pesantren, perlu diakui dalam revisi UU Sisdiknas. Dia menekankan bahwa keberadaan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter bangsa. Namun, saat ini banyak pesantren masih bergantung pada dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela, sehingga dukungan negara yang sistematis dan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Dalam konteks ini, Sarmuji mengingatkan peristiwa tragis berupa ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi bukti bahwa perhatian serta dukungan negara perlu bersifat struktural. Dia menjelaskan bahwa ketika pesantren mendapatkan bantuan dari APBN, fasilitas pendidikan pun dapat ditingkatkan, namun dukungan tersebut harus bersifat berkelanjutan.

Lebih lanjut, legislator asal Jawa Timur ini menilai pentingnya memasukkan pesantren secara eksplisit dalam revisi UU Sisdiknas untuk menjamin keberlanjutan pendanaan. Dengan langkah ini, kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di pesantren diharapkan dapat meningkat, oleh karena itu, pengakuan terhadap hak mereka atas dana APBN dinilai sebagai bentuk penghormatan dari negara.

Sarmuji berkomitmen memperjuangkan agar revisi UU Sisdiknas mencerminkan keadilan bagi semua jenis pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan berbasis agama yang selama ini berperan sebagai fondasi moral bangsa.