meritagehighlands.com

Meritagehighlands.com – Gerakan No Kings 2 telah memicu aksi protes besar-besaran di seluruh Amerika Serikat. Lebih dari 2.500 demonstrasi direncanakan berlangsung pada hari Sabtu ini, meningkatkan jumlah protes yang terjadi sebelumnya pada bulan Juni yang lalu. Para penyelenggara menyatakan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menolak agenda presiden yang dianggap memiliki kecenderungan otoriter oleh pemerintah Donald…

Meritagehighlands.com – Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kesehatan menjadi fokus utama dalam simposium yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan pentingnya pendekatan ini sebagai bagian dari transformasi sistem hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Dalam acara tersebut yang diadakan pada…

Meritagehighlands.com – Kemendikdasmen baru saja menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 yang berfokus pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan yang terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam menjaga kelangsungan proses belajar mengajar meskipun dalam situasi darurat akibat bencana alam. Sebagai respons terhadap tantangan yang muncul dari…

Meritagehighlands.com – Peraturan mengenai perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai kritik dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menilai bahwa pasal-pasal terkait perzinaan dalam KUHP baru dapat memicu fenomena over criminalization atau kriminalisasi berlebih. Dalam ketentuan baru ini, Pasal 411 dan 412 memperluas…

Meritagehighlands.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2025 yang menetapkan metodologi penilaian kesehatan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko untuk perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun (PPDP). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan…

Meritagehighlands.com – Pemkot Makassar mulai merencanakan perbaikan gedung DPRD yang terbakar akibat kericuhan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Untuk merehabilitasi bangunan tersebut, pemerintah kota telah mengajukan anggaran sebesar Rp 375 miliar kepada pemerintah pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengungkapkan bahwa estimasi biaya perbaikan telah disusun dan dokumen teknis yang diperlukan…