Kriminalisasi Politik Hasto Jadi Sorotan Sidang Pleidoi

10 Juli 2025 – Kriminalisasi politik Hasto menjadi isu utama dalam sidang pleidoi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menyebut perkara yang menjeratnya sebagai bentuk rekayasa dan tekanan politik menjelang pemilu.

Dalam pembacaan nota pembelaan, tim kuasa hukum Hasto menegaskan bahwa tuntutan jaksa tidak berdasar kuat secara hukum. Mereka menyatakan bahwa bukti yang diajukan bersifat lemah dan tidak memenuhi unsur pembuktian pidana. Tim pembela meminta hakim menjadikan pleidoi sebagai dasar utama pertimbangan vonis.

Hasto dalam keterangannya mengaku tetap teguh menghadapi proses hukum ini. Ia menilai kasus ini sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan peran politiknya di tengah dinamika nasional. Ia juga menyerukan pentingnya menjaga supremasi hukum agar tidak digunakan sebagai alat politik.

Sorotan terhadap sidang ini semakin tajam mengingat posisi Hasto sebagai figur sentral dalam partai besar. Banyak pengamat menilai perkembangan kasusnya bisa berdampak pada peta kekuatan politik nasional, terutama menjelang tahapan krusial pemilu 2025.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait klaim rekayasa politik tersebut. Sementara itu, putusan akhir dari majelis hakim direncanakan akan dibacakan dalam waktu dekat dan menjadi perhatian luas di tengah situasi politik yang terus memanas.