PDIP Tanggapi Negatif Wacana Asesor Aktivis HAM oleh MenHAM

Meritagehighlands.com – PDIP mengkritik rencana Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, untuk membentuk tim asesor aktivis HAM. Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan kekhawatirannya bahwa tim asesor ini dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi pelanggar HAM. Andreas menilai pernyataan Menteri Pigai aneh dan menyatakan bahwa membedakan siapa yang dianggap aktivis HAM melalui asesor berpotensi menciptakan masalah lebih besar.

Andreas mengungkapkan bahwa seringkali pelanggar HAM adalah individu berkuasa yang memiliki sumber daya dan senjata. Di sisi lain, aktivis HAM biasanya merupakan sosok dari masyarakat yang minim akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Ia menegaskan bahwa para aktivis melakukan perjuangan untuk membela kemanusiaan, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Melihat situasi ini, Andreas mempertanyakan posisi pemerintah dalam perlindungan HAM. Ia berharap agar pemerintah berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari pelanggaran, bukan justru melegitimasi tindakan pelanggaran tersebut. Jika pemerintah yang memiliki kekuasaan justru menjadi penentu siapa yang bisa dikategorikan sebagai aktivis HAM, ada kemungkinan pemerintah justru melindungi pelanggar.

Sementara itu, Menteri Pigai menjelaskan bahwa tim asesor akan bertugas menyeleksi aktivis HAM berdasarkan kriteria tertentu dan akan berada di bawah naungan sejumlah komisi nasional terkait. Ia menegaskan pentingnya seleksi ini, mengingat tidak semua yang mengklaim diri sebagai pembela HAM memiliki integritas yang sama. Upaya ini, menurut Pigai, bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan sesuai dengan prinsip yang jelas, setelah adanya revisi undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pembela HAM.

Kekhawatiran PDIP menunjukkan ketegangan antara upaya pemerintah untuk mengatur lingkungan aktivis HAM dan peran vital yang dimainkan oleh para aktivis dalam memperjuangkan hak asasi manusia.