Waka MPR Dorong Akselerasi RUU Pengendalian Perubahan Iklim

Meritagehighlands.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (RUU PPIB) diharapkan segera dimulai pada akhir tahun 2026. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan pentingnya RUU ini sebagai dasar hukum untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam acara Forum Diskusi Aktual yang diadakan di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 17 September 2026, Eddy menyatakan dukungannya agar pembahasan RUU dapat dimulai sebelum akhir tahun.

Eddy juga menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menanggapi rencana ini dengan positif. Ia menambahkan bahwa fraksi-fraksi di parlemen juga mendukung agar RUU PPIB dibahas segera dan tidak digabungkan dengan RUU lainnya. Menurut Eddy, RUU ini diharapkan akan memiliki aturan yang jelas dan integratif mengenai pengurangan emisi karbon, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pemberian insentif dan sanksi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Dia menekankan, RUU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengatur isu-isu terkait perubahan iklim. Aspek keadilan menjadi perhatian utama, terutama untuk mereka yang paling terkena dampak, seperti masyarakat pesisir, petani, nelayan, serta kelompok rentan lainnya.

Dengan segera dibahasnya RUU PPIB, diharapkan akan ada langkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim, yang selaras dengan upaya global dan kebutuhan lokal, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang paling terpengaruh oleh krisis iklim.