Meritagehighlands.com – Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyebutnya sebagai ‘ijazahgate.’ Almuzzammil menyatakan bahwa permasalahan ini muncul karena adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dalam pidato politik pada acara Bimtek Nasional PKS yang disiarkan di YouTube, dia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai isu ini menjadi titik awal evaluasi pemilu mendatang.
Menurut Almuzzammil, banyak masyarakat yang mendesak agar permasalahan ini dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kami siap menjadi jembatan aspirasi publik,” ujarnya. Ia merasa penting untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait keadilan dan hukum di negara ini.
Almuzammil juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memimpin, dengan penekanan pada integritas dan kompetensi sebagai modal utama. “Kami ingin demokrasi bergerak menuju meritokrasi, di mana semua orang memiliki kesempatan yang setara,” tambahnya. Dia berharap agar pemilu berjalan secara jujur dan adil.
Sementara itu, Gibran mengungkapkan penghormatan terhadap putusan MK yang menyatakan tidak adanya bukti ijazah setara SMA dalam gugatan hasil Pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah untuk membantu mencapai visi dan program Presiden Prabowo Subianto. Gibran juga menjelaskan bahwa ia melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 setelah menyelesaikan pendidikan setara SMA, menunjukkan bahwa keberhasilan akademiknya tetap dapat dibuktikan.