Meritagehighlands.com – Laporan terbaru mengenai galangan kapal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menggerakkan perhatian masyarakat terhadap agenda strategis penguatan industri perkapalan nasional. Pemerintah telah menetapkan target kemandirian industri pertahanan terintegrasi dengan kebutuhan konektivitas maritim pada tahun 2029. Target ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan logistik dan meningkatkan perekonomian di negara kepulauan seperti Indonesia.
Ketidakpastian dalam sektor ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada pasokan impor dan potensi kerentanan terhadap fluktuasi nilai uang asing. Untuk mencapai kemandirian yang sejati, industri perkapalan perlu mengatasi beberapa kendala, termasuk ketergantungan pada komponen impor dan teknologi usang, serta masalah birokrasi dan kebijakan fiskal yang menghambat.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia mencapai 265,07 miliar dolar AS, menjadikannya sebagai kekuatan manufaktur terbesar di ASEAN dan posisi ke-13 dunia. Meski begitu, nilai ekspor manufaktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan, termasuk perkapalan, lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik, yang memicu risiko ketidakstabilan dalam permintaan.
Oleh karena itu, penting bagi industri perkapalan untuk bertransformasi agar tidak hanya memenuhi pasar lokal tetapi juga mampu bersaing secara global. Fokus pada kualitas dan modernisasi adalah langkah vital untuk mendorong produk perkapalan dapat meraih pasar ekspor. Jika ketergantungan pada impor komponen tidak diatasi, kemandirian industri ini akan sulit dicapai. Optimisme muncul di tengah tantangan ini, menunjukkan bahwa kini saatnya industri perkapalan Indonesia meningkatkan standar dan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional.