letjen tni novi helmy kembali aktif berdinas

05 July 2025 – Keputusan novi helmy kembali aktif berdinas di TNI pasca masa jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog mencerminkan tata kelola profesional rotasi personel institusi militer.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Novi Helmy Prasetya resmi kembali menjadi prajurit aktif setelah masa tugasnya di Bulog berakhir. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengirim surat ke Menteri BUMN pada 5 Juni 2025 untuk menarik Novi Helmy dari struktural Bulog. Persetujuan resmi diterbitkan oleh Kementerian BUMN pada 30 Juni 2025, sesuai ketentuan undang-undang bahwa jabatan di luar 14 lembaga sipil harus diakhiri jika prajurit ingin kembali aktif.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menyatakan, pengembalian Novi Helmy ke korps militer merupakan pilihan pribadi yang didasari pertimbangan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel. Menurutnya, langkah ini menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan dedikasi kepada institusi.

Selama lima bulan menjabat Dirut Bulog, Novi Helmy – yang sebelumnya menjabat Komandan Jenderal Akademi TNI – dinilai memberikan kontribusi signifikan pada ketahanan pangan nasional. Namun, karena jabatan tersebut tidak termasuk dalam 14 instansi sipil yang diizinkan bagi perwira aktif, ia harus memilih antara pensiun dini atau kembali ke TNI.

Rotasi ini memperlihatkan komitmen TNI dalam menjaga kesinambungan manajemen lembaga milik negara dan mendukung dinamika alih tugas aparat. Kebijakan semacam ini penting untuk memastikan stabilitas di Bulog sekaligus menjaga kapasitas operasional militer melalui personel profesional.

Langkah TNI menerima Letjen Novi Helmy kembali juga dianggap bentuk penghormatan terhadap karier militer, serta ketegasan institusi dalam menjalankan undang-undang. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, hal ini menjadi contoh pengelolaan rotasi personel yang transparan dan terstruktur.

Insiden ini menegaskan bahwa TNI dan lembaga negara dapat berkolaborasi dalam rotasi pejabat tanpa mengabaikan regulasi. Profesionalisme dan prinsip hukum menjadi fondasi penting dalam memastikan transisi jabatan berjalan tertib dan mendukung stabilitas institusional.