DPR Kritik Intervensi Harga Beras yang Terlalu Kuat dari Pemerintah

Meritagehighlands.com – DPR RI mengkritisi tindakan pemerintah yang dinilai terlalu represif dalam mengintervensi harga beras di pasar. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyatakan bahwa langkah pemerintah, sebagai respons terhadap keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), seperti mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET), bukanlah solusi yang tepat.

Alex menekankan bahwa pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menstabilkan harga tanpa harus mengambil tindakan yang merugikan para pedagang. Dia berargumen bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog seharusnya lebih aktif dalam merespons kenaikan harga beras dengan langkah-langkah yang proaktif.

Dia juga mengatakan bahwa dengan stok beras mencapai 3,8 juta ton, pemerintah dapat menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang paling membutuhkan tanpa harus khawatir. Menurut Alex, mendekati musim panen yang akan datang, masalah kenaikan harga beras tidak seharusnya menciptakan kekhawatiran yang berlebihan.

Sebagai alternatif, Alex menyarankan agar pemerintah memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik yang mengatur penyaluran beras. Menyederhanakan rantai distribusi dapat membantu mengurangi biaya yang dibebani kepada pedagang, sehingga harga jual tetap terjangkau bagi masyarakat.

Alex juga menyoroti pentingnya Bulog untuk membeli gabah petani dengan mempertimbangkan tantangan kualitas, untuk memastikan pasokan yang mencukupi. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, dia yakin stabilisasi harga beras dapat tercapai tanpa memberi tekanan tambahan pada pedagang kecil yang juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.