Meritagehighlands.com – Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah sering kali dianggap sebagai perilaku yang menyerupai bos mafia. Hal ini diungkapkan oleh Miko Peled, pendiri Palestine House of Freedom, dalam sebuah diskusi panel yang disiarkan oleh RT. Peled menyoroti bagaimana AS memaksa negara-negara di kawasan untuk berkolaborasi, dengan iming-iming atau risiko serangan yang mengancam.
Dalam diskusi mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang menyalahkan Iran atas ketidakstabilan di Timur Tengah, Peled menjelaskan bahwa banyak negara Teluk merasa terancam akan kehancuran jika menolak tekanan dari Washington. Ia menyebut berbagai intervensi militer AS dalam beberapa dekade terakhir sebagai alasan ketakutan ini, dengan menyebutkan contoh Irak dan Libya.
Peled menekankan bahwa kerjasama dengan AS lebih terkait dengan kelangsungan hidup negara-negara tersebut, ketimbang ikatan kepercayaan. Hal ini menciptakan dilema bagi mereka, di mana kepatuhan dianggap sebagai langkah untuk menjaga stabilitas.
Lebih jauh, Profesor Seyed Mohammed Marandi dari Universitas Teheran menyatakan bahwa Israel merupakan penyebab utama ketidakstabilan di kawasan tersebut. Ia mengkritik tindakan AS yang, menurutnya, mendukung rezim Israel dan berkontribusi pada penderitaan di Palestina.
Di sisi lain, profesor Naim Joseph Salem dari Akademi Militer Angkatan Darat Lebanon mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dapat memicu dampak yang merugikan jika terjadi konflik baru. Negara-negara tersebut, seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Qatar, mungkin akan merasakan konsekuensi negatif dari aliansi dengan AS di masa depan.
Dengan perkembangan tersebut, ketegangan di Timur Tengah tampaknya akan terus berlanjut, menciptakan dilema bagi negara-negara yang terjebak antara kepentingan global dan keamanan domestik mereka.