20 Tahun Perjanjian Helsinki: Jusuf Kalla dan Rahasia Perundingan GAM

16 Agustus 2025 – Dalam wawancara eksklusif, Jusuf Kalla membahas peringatan dua dekade Perjanjian Helsinki, yang telah menjadi tonggak penting dalam proses perdamaian di Indonesia. Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 ini bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, menyusul ketegangan yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, menjelaskan bahwa dialog intensif antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi kunci sukses perjanjian tersebut. Proses ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk keinginan masyarakat Aceh untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan perbaikan kondisi kehidupan pasca-konflik.

Pentingnya perjanjian ini juga terletak pada pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu desentralisasi kekuasaan dan pembangunan ekonomi di Aceh. Kalla menggarisbawahi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dukungan internasional, terutama dari negara-negara Nordic dan Organisasi Kerja Sama Islam, berperan signifikan dalam memelihara perdamaian yang telah dicapai.

Namun, Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa tantangan tetap ada. Meskipun situasi di Aceh saat ini relatif stabil, upaya untuk menjamin keadilan dan meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi harus terus berlanjut. Dengan melihat dua dekade perjalanan ini, Kalla berharap semua pihak dapat memperkuat komitmen terhadap perjanjian demi masa depan yang lebih baik bagi Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

Dengan begitu, Perjanjian Helsinki bukan hanya sebuah dokumen, tetapi merupakan simbol harapan bagi masyarakat yang pernah merasakan dampak dari konflik yang berkepanjangan.