RUU PP dan Prabowo Bahas Pemicu Banjir di Sumatera

Meritagehighlands.com – Berita terkini melaporkan berbagai peristiwa politik penting yang terjadi di Indonesia pada Selasa, 2 Desember 2025. Salah satu sorotan utama adalah persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana oleh Komisi III DPR RI, yang akan mengatur perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku di 2026. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan sejumlah undang-undang dan peraturan daerah lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan perhatian khusus terhadap dugaan praktik pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya intensitas banjir di beberapa wilayah Sumatera. Presiden Prabowo Subianto juga telah menerima laporan mengenai hal ini dan mengetahui faktor-faktor penyebab banjir yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Ikhtisar ini mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi situasi yang berkembang. Terdapat laporan mengenai pemanggilan Kepala Badan Logistik Pertahanan, Yusuf Jauhari, oleh Presiden ke Istana Kepresidenan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, Muzani menjelaskan mengapa hingga saat ini Presiden belum menetapkan status bencana nasional, meskipun banjir yang terjadi cukup parah.

Masyarakat diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan situasi ini, terutama terkait upaya-upaya mitigasi bencana dan penegakan hukum guna mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan lingkungan. Isu ini menunjukkan perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan bencana.