Gelar Pleno, K3 MPR Usulkan Laporan Kinerja di Sidang Tahunan

Meritagehighlands.com – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Taufik Basari, mengusulkan agar Sidang Tahunan MPR dijadikan sebagai forum resmi yang menampilkan laporan kinerja seluruh lembaga negara kepada masyarakat. Usulan tersebut disampaikan Taufik dalam Rapat Pleno K3 MPR RI tahun 2025 yang berlangsung di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen pada Kamis (4/12).

Dalam penyampaiannya, Taufik menjelaskan bahwa selama ini sidang tahunan MPR lebih berfungsi sebagai ajang untuk mendengarkan pidato Presiden. K3 menginginkan agar lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK juga menyampaikan laporan kinerja mereka agar publik dapat lebih memahami aktivitas pemerintah. “Kami ingin menjadikan Sidang Tahunan MPR sebagai platform bermartabat bagi rakyat,” ujarnya.

Selama kajian yang dilakukan pada tahun ini, K3 menyoroti berbagai aspek kedaulatan rakyat dan implementasi UUD NRI Tahun 1945, termasuk TAP MPR yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Taufik menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan empat pilar MPR, mengingat aspirasi masyarakat harus diintegrasikan dalam proses legislasi dan pelaksanaan konstitusi.

Ia juga menyoroti perlunya melibatkan masyarakat dalam setiap usulan perubahan UUD, terutama terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Taufik mengingatkan bahwa setiap perubahan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi publik.

Sementara itu, Ketua Badan Pengkajian MPR, Yasonna Laoly, mendukung rekomendasi tersebut untuk meningkatkan peran MPR sebagai representasi permusyawaratan rakyat. Ia memperingatkan bahwa jika saluran aspirasi formal terhambat, masyarakat akan beralih ke jalur informal yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Pertemuan dengan instansi terkait diharapkan dapat membangun mekanisme untuk menyerap aspirasi secara lebih terstruktur.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk para Wakil Ketua K3 dan anggota Badan Pengkajian MPR, yang memberikan perhatian lebih terhadap sinergi antar lembaga negara dalam memberdayakan masyarakat.