Meritagehighlands.com – Evaluasi pembinaan integritas pejabat publik menjadi sorotan setelah meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi. Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyampaikan pandangannya di Jakarta terkait situasi ini, yang ia anggap sebagai indikasi kegagalan dalam proses pembinaan kepemimpinan daerah.
Menurut Indrajaya, terus berulangnya OTT menunjukkan bahwa upaya untuk membangun integritas pejabat publik belum sepenuhnya efektif. Ia menganggap pentingnya menyentuh aspek moral dalam pelatihan dan pembinaan. “Gelombang OTT ini menjadi indikator bahwa kita perlu menilai ulang program-program yang ada,” ungkapnya. Ia juga mengkritisi program retret kepala daerah yang, meski memiliki tujuan baik, perlu dievaluasi efektivitasnya.
Dalam konteks kepemimpinan, Indrajaya menekankan bahwa penanaman nilai moral harus menjadi prioritas utama. Disiplin, latihan fisik, dan metode lain memang bisa menjadi bagian dari pembinaan, tetapi tantangan terbesar ialah mengedepankan etika dalam penggunaan kekuasaan di era digital saat ini.
Ia juga menyoroti pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arrafiq, yang mengaku tidak memahami aturan setelah terjaring OTT. Pernyataan ini, menurutnya, mengindikasikan lemahnya proses kaderisasi politik yang harus dilakukan oleh partai-partai. “Partai politik seharusnya menjadi tempat yang membekali calon kepala daerah dengan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan dan etika jabatan,” paparnya.
Dari situasi ini, dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pembinaan pejabat publik agar lebih berfokus pada aspek moral dan etika, guna mencegah korupsi yang semakin meluas di tingkat daerah.