Pengusaha Serukan Fleksibilitas Outsourcing di RUU Ketenagakerjaan

Meritagehighlands.com – Sejumlah pelaku usaha mengemukakan pandangannya mengenai pengaturan alih daya atau outsourcing dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, para perwakilan dari sektor perhubungan dan tambang meminta agar regulasi tersebut tetap bersifat fleksibel. Mereka mengungkapkan bahwa keberadaan outsourcing sangat penting dalam mengatasi lonjakan permintaan serta untuk menekan biaya operasional.

Diharapkan, dengan adanya pengaturan yang fleksibel, para pengusaha dapat lebih mudah beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Hal ini menjadi krusial terutama saat permintaan di sektor-sektor tertentu meningkat pesat. Selain itu, mereka menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang terlibat dalam skema outsourcing, agar hak-hak mereka tetap terjaga.

Sektor perhubungan dan tambang adalah dua dari sekian banyak industri yang bergantung pada sistem alih daya untuk menjaga efisiensi operasional. Dalam konteks yang lebih luas, pengusaha berharap agar undang-undang tersebut tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan, tetapi juga memberikan keamanan bagi para pekerja.

Dengan kata lain, pengaturan yang dirancang bisa menciptakan keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan pelindungan kepada tenaga kerja. Keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga melalui pendekatan yang adil dan responsif ini. Pengusaha berharap bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan masukan ini dalam proses penyusunan UU yang belum ditetapkan kepada publik.

Melalui dialog antara pelaku usaha dan pemerintah, diharapkan solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai demi kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.