Bamsoet Soroti Pentingnya Kepastian Hukum dalam PSN

Meritagehighlands.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai dasar utama dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam pandangan Bamsoet, kejelasan terkait wewenang dan tanggung jawab hukum sangat krusial, terutama dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang melibatkan investasi besar dan kontrak jangka panjang.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks semakin meningkatnya skala PSN yang membutuhkan pembiayaan dari berbagai sumber. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini terdapat 226 proyek dan 24 program yang tergabung dalam PSN, dengan potensi nilai investasi mencapai Rp6.491 triliun. Dari jumlah tersebut, 116 proyek sudah selesai dengan investasi sekitar Rp1.796,1 triliun, sedangkan 110 proyek lainnya masih dalam proses dengan estimasi nilai mencapai Rp3.105,8 triliun.

Bamsoet menegaskan bahwa infrastruktur tidak dapat dibangun dengan ketidakjelasan dalam aspek hukum. Ia menerangkan bahwa keputusan signifikan yang diambil oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) harus memiliki landasan hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam forum yang dihadirinya ketika menjadi co-promotor sidang disertasi mahasiswa hukum Universitas Borobudur, Bamsoet juga mengungkapkan bahwa ambiguitas antara mandat dan delegasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan KPBU. Ia menegaskan perlunya pemetaan menyeluruh mengenai tindakan dan perbuatan hukum dalam siklus KPBU agar setiap tahapan memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Untuk itu, Bamsoet mendesak pemerintah agar melakukan sinkronisasi regulasi terkait KPBU guna menciptakan norma operasional yang lebih sederhana dan dapat diterapkan dengan efektif. Ia berharap, dengan adanya kepastian hukum, pejabat dapat bertindak cepat namun tetap akuntabel, sekaligus memberikan jaminan kepada badan usaha dan masyarakat.