Koalisi Sipil Mendesak Pemecatan Anggota KPU oleh Presiden dan DPR

Meritagehighlands.com – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai lembaga demokrasi mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan seluruh Anggota KPU RI periode 2022-2027. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan buruk KPU, terutama terkait dokumen persyaratan calon presiden yang sempat ingin dirahasiakan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, menyoroti bahwa masalah internal di KPU telah menjadi penyebab krusial dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang. Ia menilai kinerja anggota KPU saat ini perlu dievaluasi secara serius dan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kasus yang melibatkan Ketua KPU terkait pelanggaran kesusilaan semakin memperparah citra lembaga ini. Selain itu, penggunaan jet pribadi oleh anggota KPU dianggap sebagai tindakan yang boros. Mike juga mendorong DPR untuk merombak tatanan kelembagaan KPU, termasuk membentuk tim seleksi baru dan revisi UU Pemilu.

Pengajar Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan perlunya evaluasi proses seleksi anggota KPU. Menurutnya, situasi ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan penting menjelang pemilu.

Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen anggota KPU harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Titi berharap bahwa semua pihak dapat merekonstruksi model seleksi untuk mencegah KPU menjadi sasaran kepentingan politik.

Koalisi ini melibatkan organisasi seperti Perludem, Puskapol UI, dan ICW, dan melihat pentingnya perbaikan menyeluruh agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.