24 Agustus 2025 – Transformasi hubungan industrial di Indonesia menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas nasional, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menekankan perlunya penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing.
Yassierli mencatat bahwa sistem penyelesaian perselisihan saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya komunikasi yang efektif di perusahaan, jumlah mediator yang terbatas, dan ketidakoptimalan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Dengan hanya 1.064 mediator yang ada, mereka harus menangani potensi perselisihan dari jutaan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 150 juta pekerja, sehingga peningkatan kapasitas serta profesionalisme mediator menjadi sangat mendesak.
Ia juga mengingatkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, dan tanpa langkah percepatan, Indonesia berisiko kehilangan posisi jika dibandingkan dengan Vietnam dalam tiga tahun ke depan. Dalam rangka itu, Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun kerangka kerja untuk mendorong terciptanya visi bersama antara pengusaha dan pekerja yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan regulasi semata.
Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa penguatan teknik penyelesaian perselisihan di BUMN dan peningkatan sistem pengupahan berbasis produktivitas adalah langkah penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mediator. Ia menegaskan bahwa keberhasilan hubungan industrial tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada komitmen semua pihak untuk menerapkan praktik terbaik.
Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang produktif dan berkeadilan, yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.