07 Juli 2025 – Mantan penyidik dan pegiat anti-korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak cepat dalam menindaklanjuti laporan terkait fasilitas pengawalan khusus bagi istri Menteri UMKM saat kunjungan ke Eropa. Insiden ini ramai menjadi sorotan publik setelah tersebarnya surat permintaan fasilitas pengawalan yang diduga melibatkan penyalahgunaan anggaran negara.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, secara tegas meminta agar KPK segera mengusut peristiwa ini guna memastikan apakah terjadi pelanggaran aturan terkait fasilitas negara untuk kepentingan pribadi pejabat dan keluarganya. Menurut Boyamin, kejadian seperti ini berpotensi melukai kepercayaan publik terhadap pemerintah jika tidak segera ditindaklanjuti secara transparan dan adil.
Senada dengan Boyamin, Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito yang juga eks pegawai KPK, mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat tanpa tugas resmi negara dapat memenuhi unsur gratifikasi. Lakso menegaskan pentingnya penyelidikan segera agar persoalan ini tidak menjadi preseden negatif dalam tata kelola pemerintahan.
Menanggapi desakan tersebut, KPK memastikan akan segera menelaah laporan yang masuk dan melakukan pemeriksaan awal secara mendalam sebelum menentukan langkah investigasi berikutnya. Publik pun mengharapkan sikap tegas KPK untuk menjaga integritas pengelolaan negara dan menegakkan prinsip transparansi pemerintahan.