Meritagehighlands.com – Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya dalam acara di Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, pada Senin malam, 15 September 2025. Menurut Bahlil, tidak ada perbedaan mendasar antara kebijakan reshuffle di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.
Bahlil menjelaskan bahwa pelaksanaan reshuffle adalah bagian dari aktivitas rutin yang dapat dilakukan kapan saja oleh presiden. “Reshuffle itu hanya sebagai bagian aktivitas rutin yang setiap saat bisa dilakukan oleh Presiden,” ujarnya, menambahkan bahwa presiden adalah pihak yang paling mengetahui siapa menteri yang terbaik untuk kabinetnya.
Dalam pernyataannya, Bahlil juga menekankan pentingnya menghargai keputusan presiden. “Karena tim yang kompak itu kan yang tahu Presiden. Jadi itu kita sekali lagi menghargai hak progresif Bapak Presiden,” tegasnya.
Diketahui bahwa reshuffle kedua Kabinet Merah Putih dilakukan pada 8 September 2025 di Istana Negara, Jakarta. Dalam reshuffle tersebut, beberapa menteri harus diganti. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Bahlil menekankan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden, sehingga semua pihak perlu menghormati proses tersebut. Dengan demikian, langkah-langkah dalam pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh presiden dan publik.