Meritagehighlands.com – Setara Institute menegaskan bahwa hubungan antara Komisi III DPR dan Polri seharusnya bersifat pengawasan, bukan pemujaan. Dalam pernyataannya, Hendardi selaku Direktur Setara Institute meminta agar DPR lebih transparan dan kritis dalam mengawasi penanganan kasus penyadapan serta proses reformasi di tubuh Polri.
Menurut Hendardi, pengawasan yang ketat dari DPR diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak menyalahi prinsip-prinsip demokrasi. Ia menekankan pentingnya DPR tidak hanya menjadi institusi yang mendukung, tetapi juga harus berfungsi sebagai pengawas yang aktif dalam setiap langkah yang diambil Polri dalam penegakan hukum.
Hendardi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi penyimpangan dalam kasus penyadapan yang dapat merugikan masyarakat. Ia menyerukan kepada DPR untuk segera menuntut klarifikasi dan rincian lebih lanjut mengenai prosedur dan alasan di balik tindakan penyadapan tersebut. Dengan langkah tersebut, diharapkan akan terbangun akuntabilitas yang lebih baik dalam proses penegakan hukum.
Sementara itu, perkembangan dalam reformasi Polri juga menjadi sorotan. Hendardi menjelaskan bahwa reforma yang semestinya membawa Polri ke arah yang lebih baik harus terus dipantau secara kritis oleh DPR agar tidak sekadar menjadi wacana. Keterlibatan aktif DPR diharapkan dapat membawa Polri untuk lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, Setara Institute berharap hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat diperkuat dengan dasar yang sehat, yang fokus pada pengawasan demi keadilan dan reformasi yang efektif.