20 July 2025 – Pemkab Kebumen di Jawa Tengah mencatat sebanyak 13.660 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, serta adanya backlog perumahan yang mencapai 5.287 unit. Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah guna menangani masalah perumahan secara efektif.
Dalam usaha menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Kebumen pada Sabtu (19/7). Dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Lilis Nuryani dan jajaran Forkopimda Kebumen, Fahri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan isu-isu perumahan ini. Bupati Lilis menyampaikan bahwa Pemkab Kebumen telah mengajukan rencana pembangunan dan rehabilitasi RTLH ke Kementerian PKP untuk tahun anggaran 2026.
Pemerintah daerah juga meluncurkan program Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan dua tipe hunian yang dibanderol dengan harga terjangkau. Usulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 2026 juga diajukan dalam pertemuan tersebut, di samping harapan akan dukungan dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Fahri Hamzah mencatat bahwa ketimpangan sosial di Kebumen menjadi masalah yang mendesak untuk diselesaikan, terutama mengingat kabupaten ini tercatat sebagai yang termiskin di Jawa Tengah. Ia menggarisbawahi pentingnya tiga program unggulan dari kementeriannya: renovasi rumah melalui bantuan stimulan, restorasi kawasan pesisir, dan pembangunan hunian vertikal untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai sekitar 10 juta unit secara nasional. Pembangunan rumah susun di daerah padat penduduk menjadi solusi yang dinilai realistis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak.