PDIP Evaluasi Dua Tahun Prabowo, Tanggapi Isu Ijazah Gibran

Meritagehighlands.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa polemik seputar ijazah Gibran menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Rabu (21/10/2026), Hasto mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, keputusan MK terkait ijazah SMA Gibran menciptakan dilema bagi legitimasi pemerintahan Prabowo. “Tanpa bukti yang sah, ini menunjukkan adanya intervensi kekuasaan,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan Gibran, tetapi juga menciptakan kenangan kolektif masyarakat mengenai penggunaan kekuasaan oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Ia menyatakan, tindakan tersebut menghadirkan tantangan etika dan moral bagi seorang pejabat publik.

Hasto meyakini bahwa polemik ini menjadi tanggung jawab bagi Prabowo, yang tentunya tidak ingin ada beban moral dalam pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya menegakkan etika dan membangun peradaban politik yang lebih baik. “Suara-suara kritis masyarakat saat ini semakin kuat, dan hal ini harus disikapi dengan serius,” ujarnya.

Dengan situasi yang berkembang, PDIP berharap Prabowo akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan bertindak demi kebaikan pemerintahan yang lebih bersih dan beretika.