PBNU Pastikan Sistem Persuratan Digital Melindungi Integritas

Meritagehighlands.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini menanggapi tuduhan sabotase terhadap sistem persuratan digital yang diterapkan dalam organisasi ini. Dalam pernyataannya, PBNU menyebut tuduhan tersebut sebagai narasi yang tidak berdasar. Sistem persuratan digital ini diakui berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan prosedur yang berlaku.

Mutowif, Staf Kesekretariatan PBNU, menjelaskan bahwa jika suatu surat tidak memenuhi syarat, sistem secara otomatis menandainya sebagai draft atau “ttd belum sah.” Hal ini, menurutnya, bukanlah indikasi adanya kesalahan atau manipulasi, melainkan merupakan langkah preventif untuk mencegah keputusan yang cacat hukum. Kejadian terbaru, dimana kode QR pada surat pemberhentian Gus Yahya menunjukkan status belum sah, dijadikan Mutowif sebagai bukti bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik.

Lebih lanjut, Mutowif mengungkapkan bahwa narasi “kudeta digital” justru mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar, yaitu adanya upaya yang bisa dibilang sebagai “kudeta konstitusional” oleh pihak tertentu. Ia menegaskan, Muktamar memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi, sehingga tidak ada rapat Harian Syuriyah yang berhak memberhentikan Ketua Umum PBNU.

“Keputusan yang diambil tanpa proses pembelaan dan mengabaikan prinsip audi alteram partem, dinilai cacat dan tidak sah,” tambahnya. Dengan pernyataan ini, PBNU berharap klarifikasi yang disampaikan dapat mengatasi kesalahpahaman dan menjaga integritas organisasi.