Meritagehighlands.com – Partai NasDem merespons tuntutan publik terkait “17+8” dengan mencopot kader yang dianggap tidak etis, seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa langkah tersebut adalah bentuk komitmen partai dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Penonaktifan tersebut disampaikan Saan dalam konferensi pers pada Sabtu (6/9), yang menegaskan bahwa NasDem bertekad untuk menjaga integritas dan transparansi di parlemen.
Saan menambahkan bahwa NasDem mendukung reformasi parlemen yang mencakup penghentian tunjangan perumahan dan pemangkasan fasilitas bagi anggota DPR. Langkah ini juga sejalan dengan aspirasi mahasiswa yang mendesak efisiensi anggaran dan integritas para wakil rakyat. Komitmen NasDem untuk tidak meminta mahar dalam pemilu serta mendukung transparansi anggaran menjadi salah satu fokus utama untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
Tuntutan “17+8” yang dilayangkan oleh aktivis dan influencer dalam aksi demonstrasi berlangsung sejak beberapa hari terakhir, mencakup 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu sepekan. Sementara itu, 8 tuntutan tambahan diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Di antara tuntutan tersebut terdapat permintaan untuk menarik TNI dari pengamanan sipil, menerbitkan laporan transparansi anggaran, serta reformasi besar-besaran DPR dan partai politik.
Dalam konteks ini, NasDem berupaya untuk tidak hanya menjawab tuntutan tersebut, tetapi juga terlibat aktif dalam dialog dengan berbagai elemen masyarakat demi menjaga marwah dan akuntabilitas DPR.