Dukung UU Satu Data, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi

Meritagehighlands.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, implementasi undang-undang ini berpotensi memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dalam keterangan yang disampaikan pada acara sosialisasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 5 November 2026, Tito menekankan manfaat signifikan bagi daerah, di mana mereka dapat lebih mudah mengakses informasi tentang program-program pusat.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa integrasi data akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Misalnya, jika pemerintah pusat membangun jalan nasional, pemerintah provinsi bisa menyesuaikan dengan pembangunan jalan provinsi yang relevan. Pendekatan serupa juga berlaku untuk infrastruktur lain, termasuk irigasi.

Melalui sistem data terintegrasi, pemerintah pusat dapat dengan mudah memantau rencana dan pelaksanaan program di daerah. Kementerian Dalam Negeri mengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mencakup data program kerja dan anggaran pemerintah daerah, termasuk rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan akses kepada informasi ini, kementerian dan lembaga dapat mengawasi program yang sedang dilaksanakan oleh daerah.

Tito juga menegaskan pentingnya menjaga pembagian kewenangan di antara kementerian dan lembaga dalam pengelolaan data, agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Keamanan informasi menjadi aspek lain yang ditekankan, terutama terkait dengan perlindungan data sensitif. Ia mengingatkan bahwa akses yang mudah harus diimbangi dengan keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dari ancaman.

Dalam acara tersebut, sejumlah pejabat penting juga hadir, termasuk Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Menteri PPN. Tito menutup pembicaraannya dengan menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung penuh kebijakan Satu Data Indonesia.